Standar Pelayanan Fasilitas Penyusunan ANJAB dan ABK

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

No Komponen Uraian
1. Dasar Hukum 1.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5.   Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

6.   Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

7.   Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;

8.   Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

 

2. Persyaratan 1.   Aturan terkait Anjab dan ABK;

2.   Uraian Tugas Jabatan;

3.   Peta Jabatan;

 

3. Prosedur 1.   Perangkat Daerah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalakasana Setda Timor Tengah Utara;

2.   Perangkat Daerah menyusun Anjab dan ABK berdasarkan hasil sosialisasi dan pendampingan;

3.   Perangkat Daerah menyampaikan hasil Anjab dan ABK yang telah disusun kepada Tim Anjab dan ABK Bagian Organisasi dan Tatalakasana Setda Timor Tengah Utara untuk dikoreksi;

4.   Perangkat Daerah memperbaiki hasil Anjab dan ABK berdasarkan hasil koreksi dan selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Timor Tengah Utara;

5.   Perangkat Daerah menunggu proses penetapan Dokumen Anjab dan ABK oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Timor Tengah Utara dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara.

 

4. Waktu Penyelesaian 1.   1 Hari Kerja untuk Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan;

2.   1 Hari Kerja untuk mengoreksi draf Anjab dan ABK yang disusun;

3.   7 Hari Kerja untuk menghimpun Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah dan menetapkan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara.

 

5. Biaya/ Tarif Tidak dipungut biaya (Gratis)

 

6. Produk Layanan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah.

 

7. Pengelolaan Pengaduan 1.   Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Timor Tengah Utara

Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu

2.   Telepon : (0388) 31027 psw. 223

3.   Kotak Saran/ Pengaduan Bagian Organisasi dan Tatalaksana;

4.   Email : orta@organisasi.ttukab.go.id

5.   LAPOR!-SP4N