Standar Pelayanan SOP dan SP

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

 

No Komponen Uraian
1. Dasar Hukum 1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemeritahan;

6.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

7.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

8.   Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;

 

2. Persyaratan 1.   Perangkat Daerah mampu dan memahami tentang uraian tugas dan fungsinya;

2.   Perangkat Daerah mampu dan memahami jenis-jenis pelayanan yang ada di perangkat daerah/unit kerja;

3.   Memiliki rancangan SOP dan SP (jika ada);

 

3. Prosedur 1.   Perangkat Daerah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan.

2.   Perangkat Daerah menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan berdasarkan hasil sosialisasi;

3.   Perangkat Daerah menyampaikan rancangan SOP dan SP yang telah disusun untuk diperiksa oleh Tim Penyusun SP dan SOP Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Timor Tengah Utara;

4.   Perangkat Daerah memperbaiki Rancangan SOP dan SP berdasarkan hasil koreksi.

5.   Perangkat Daerah menetapkan SOP yang telah disusun dengan Peraturan Bupati dan disahkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

6.   Perangkat Daerah menetapkan SP dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah;

7.   Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan maklumat pelayanan dan mempublikasikan kepada publik;

8.   Perangkat Daerah menyampaikan dokumen SP dan SOP yang telah ditetapkan ke Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk didokumentasikan.

 

4. Waktu Penyelesaian 1.   1 Hari Kerja untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan;

2.   1 Hari Kerja untuk mengoreksi draf SOP dan SP yang disusun oleh Perangkat Daerah;

 

5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (Gratis)

 

6. Produk Layanan Rancangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

 

7. Pengelolaan Pengaduan 1.   Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Timor Tengah Utara

Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu

2.   Telepon : (0388) 31027 psw. 223

3.   Kotak Saran/ Pengaduan Bagian Organisasi dan Tatalaksana;

4.   Email : orta@organisasi.ttukab.go.id

5.   LAPOR!-SP4N